Di bawah Orde Baru, militer memiliki kekuasaan yang luas dalam menentukan kebijakan politik dan keamanan. Mereka tidak hanya terlibat dalam pertahanan, tetapi juga dalam administrasi sipil. TNI mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk media, pendidikan, dan organisasi masyarakat.

Pemerintahan Soeharto dikenal dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang kuat. Dengan dukungan militer, pemerintahan berhasil menciptakan stabilitas politik yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini sering kali dilakukan dengan cara represif terhadap oposisi politik.

Kontroversi dan Kritikan

Peran militer dalam politik Indonesia pasca-kemerdekaan tidak lepas dari kontroversi dan kritik. Banyak kalangan berpendapat bahwa keterlibatan militer dalam politik telah menciptakan budaya kekuasaan yang otoriter dan merusak prinsip demokrasi.

Represi Terhadap Oposisi: Selama Orde Baru, militer dikenal karena tindakan represif terhadap kritik dan oposisi. Penangkapan, intimidasi, dan pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi, yang menyebabkan banyak orang merasa tidak aman.

Politik Transaksional: Keterlibatan militer dalam politik menciptakan budaya politik transaksional, di mana keputusan sering kali diambil berdasarkan kepentingan individu atau kelompok, bukan untuk kepentingan rakyat.

Krisis Legitimasi: Ketika masyarakat semakin menyadari pentingnya demokrasi, dukungan terhadap militer sebagai kekuatan politik mulai memudar. Pada akhir 1990-an, semakin banyak suara yang menuntut reformasi dan pemisahan militer dari politik.