Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memperkenalkan sistem Demokrasi Terpimpin, di mana kekuasaan eksekutif lebih terpusat pada presiden. Dalam konteks ini, militer memainkan peran yang lebih dominan.

Selama era ini, militer memberikan dukungan yang kuat kepada Soekarno. Hubungan antara militer dan presiden semakin erat, dan TNI dianggap sebagai salah satu pilar utama pemerintahan. Soekarno berusaha untuk mengintegrasikan militer ke dalam politik, menjadikan mereka sebagai kekuatan yang vital dalam mempertahankan stabilitas.

Selama periode ini, berbagai pemberontakan dan konflik bersenjata terjadi, termasuk DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dan Pemberontakan PRRI/Permesta. Militer terlibat langsung dalam menumpas pemberontakan ini, menggunakan kekuatan untuk menjaga integritas negara.

Munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu partai politik yang kuat di bawah pemerintahan Soekarno membawa dampak signifikan. PKI mendapatkan dukungan dari Soekarno, yang menyebabkan ketegangan dengan militer, terutama setelah 1965 ketika situasi politik semakin memburuk.

Era Orde Baru (1966-1998)

Keterlibatan militer dalam politik Indonesia mencapai puncaknya pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, militer mengambil alih kekuasaan secara efektif.

Setelah peristiwa G30S/PKI, militer berperan dalam menggulingkan Soekarno dan membentuk pemerintahan baru. Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, memimpin proses transisi kekuasaan. Di bawah kepemimpinannya, TNI secara resmi terlibat dalam pemerintahan, dan militer menjadi kekuatan dominan dalam politik.