Supersemar, atau Surat Perintah Sebelas Maret 1966, merupakan dokumen yang menjadi titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Surat ini menandai transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno, sang proklamator kemerdekaan, kepada Jenderal Soeharto yang kemudian memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade di bawah rezim Orde Baru. Supersemar merupakan simbol peralihan dari era Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Soekarno menuju stabilisasi politik dan ekonomi yang diklaim oleh Orde Baru. Artikel ini akan membahas latar belakang, peristiwa seputar penerbitan Supersemar, serta dampak politik dan sejarahnya bagi Indonesia.

Pada awal 1960-an, Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpin yang menempatkan Soekarno sebagai pusat kekuasaan. Selama periode ini, Soekarno mendeklarasikan dirinya sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan memegang kendali penuh atas politik Indonesia. Namun, periode Demokrasi Terpimpin juga ditandai oleh ketidakstabilan ekonomi, inflasi tinggi, dan meningkatnya ketegangan politik, terutama antara dua kekuatan utama dalam politik Indonesia: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI, pada saat itu, adalah partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina.

Hubungan antara TNI dan PKI semakin memburuk pada pertengahan 1960-an. Puncaknya terjadi pada 30 September 1965, ketika sekelompok perwira militer yang mengaku loyalis Soekarno melakukan upaya kudeta yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S). Enam jenderal tinggi Angkatan Darat dibunuh, dan TNI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto bergerak cepat untuk menggagalkan kudeta. TNI menuduh PKI sebagai dalang di balik kudeta tersebut, dan sebagai akibatnya, terjadi penumpasan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia, yang menewaskan ratusan ribu orang.

Setelah peristiwa G30S, posisi politik Soekarno mulai goyah. Meski Soekarno berusaha untuk tetap memegang kendali, dukungan terhadapnya melemah, terutama dari kalangan militer dan masyarakat yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinannya. Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mulai memainkan peran lebih besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Penerbitan Supersemar

Pada 11 Maret 1966, situasi politik di Jakarta semakin memanas. Di tengah ketidakstabilan ini, terjadi pertemuan di Istana Merdeka antara Presiden Soekarno dan beberapa pejabat tinggi negara. Soekarno dilaporkan merasa terancam oleh situasi yang semakin tidak terkendali dan khawatir akan keselamatannya sendiri. Pada saat itulah tiga perwira tinggi TNI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amirmachmud, menemui Soekarno di Istana Bogor. Ketiga jenderal tersebut meminta Soekarno untuk mengeluarkan surat perintah kepada Soeharto guna mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan situasi keamanan yang semakin kritis.

Surat perintah tersebut dikenal sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), dan isinya memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Meskipun teks asli dari Supersemar hingga kini belum ditemukan, isi umum surat tersebut memberi kekuasaan besar kepada Soeharto untuk memulihkan keadaan darurat nasional, yang akhirnya digunakan untuk mengonsolidasikan kekuasaannya.