Selain menguasai wilayah, Mangkubumi dan sekutunya juga berhasil menarik simpati rakyat yang tidak puas dengan pajak berat dan eksploitasi VOC. Dengan begitu, pemberontakan ini tidak hanya menjadi konflik antar-elit, tetapi juga mendapat dukungan luas dari rakyat.

VOC dan Upaya Meredam Konflik

VOC awalnya meremehkan perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa. Namun, seiring berjalannya waktu, perlawanan ini semakin membebani keuangan dan logistik VOC. Pasukan VOC, meski dilengkapi dengan senjata modern, kesulitan menghadapi taktik gerilya dan medan sulit di Jawa Tengah.

Pada saat yang sama, konflik internal di Mataram semakin memperlemah otoritas Pakubuwono II, yang kemudian meninggal pada 1749. Setelah wafatnya Pakubuwono II, VOC mendukung naiknya Pakubuwono III sebagai penerus. Namun, legitimasi Pakubuwono III diragukan karena ia dianggap terlalu tunduk pada VOC. Ini membuat perlawanan Mangkubumi dan Sambernyawa semakin menguat.

VOC akhirnya menyadari bahwa konflik ini tidak bisa diatasi dengan kekuatan militer saja. Setelah hampir satu dekade berperang, VOC menawarkan negosiasi kepada Mangkubumi untuk mencapai penyelesaian damai.

Perjanjian Giyanti 1755

Negosiasi yang dilakukan pada awal 1755 berujung pada Perjanjian Giyanti. Berdasarkan perjanjian ini, Kesultanan Mataram resmi dibagi menjadi dua wilayah:

1. Kasunanan Surakarta di bawah kekuasaan Pakubuwono III dan berada dalam pengaruh VOC.
2. Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi, yang diakui sebagai Sultan Hamengkubuwono I.

Pembagian ini bertujuan untuk mengakhiri konflik dan melemahkan kekuatan pemberontakan dengan memberikan kekuasaan politik kepada Mangkubumi. Meski perjanjian ini berhasil meredakan pertempuran, dampaknya membuat kekuasaan Mataram terpecah dan semakin rentan terhadap pengaruh kolonial.