Partai Komunis Indonesia (PKI): PKI mengalami peningkatan dukungan di kalangan masyarakat, menjadi salah satu partai besar di DPR.

Hasil pemilihan ini mencerminkan keragaman ideologi dan kepentingan masyarakat yang harus diakomodasi dalam proses politik.

Dinamika Politik dan Tantangan

Setelah pemilu 1955, meskipun terdapat harapan untuk demokrasi yang lebih baik, politik Indonesia tetap tidak stabil. Perbedaan ideologi antar partai menyebabkan konflik dan ketegangan. Banyak pemerintahan yang tumbang dalam waktu singkat karena ketidakpuasan politik dan krisis internal.

Selama periode ini, beberapa daerah di Indonesia mengalami gerakan separatis, seperti di Aceh dan Papua. Upaya untuk menjaga persatuan negara menghadapi tantangan yang berat, dan pemerintah pusat berjuang untuk meredakan ketegangan ini.

Ketidakstabilan politik ini juga memberikan peluang bagi militer untuk masuk ke dalam politik. Militer mulai berperan aktif dalam pemerintahan, yang menandai awal keterlibatan mereka dalam politik nasional.

Kembali ke UUD 1945

Setelah beberapa tahun mengalami ketidakpastian politik, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Dekrit ini diambil sebagai langkah untuk mengembalikan stabilitas dan memudahkan pengambilan keputusan dalam pemerintahan.