• Delegasi Republik Indonesia, dipimpin oleh Mohammad Hatta, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu.
• Delegasi Belanda, dipimpin oleh Willem Drees, Perdana Menteri Belanda, yang didukung oleh anggota pemerintahan kolonial Belanda.
• Delegasi dari Negara-Negara Federal, yaitu negara-negara bagian yang diciptakan Belanda di wilayah Indonesia sebagai upaya untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

Tujuan utama dari KMB adalah merumuskan langkah-langkah untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, serta menyelesaikan berbagai isu terkait, termasuk status ekonomi dan militer antara Indonesia dan Belanda.

Dalam perundingan tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dibahas, antara lain:

• Pengakuan Kedaulatan Indonesia: Belanda akhirnya sepakat untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), yang diakui sebagai entitas negara berdaulat penuh. Pengakuan kedaulatan ini dilakukan pada 27 Desember 1949.
• Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS): Bentuk negara Indonesia yang baru ini dirancang sebagai federasi yang terdiri dari negara-negara bagian, termasuk Negara Republik Indonesia dan beberapa negara bagian lainnya seperti Negara Pasundan, Negara Sumatra Timur, dan lainnya. Namun, federasi ini tidak bertahan lama karena pada 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
• Status Papua Barat (Irian Barat): Salah satu isu yang paling kontroversial dalam KMB adalah status Papua Barat (Irian Barat). Belanda menolak menyerahkan wilayah ini dan mengusulkan agar masalah ini diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Pada akhirnya, isu ini tetap belum selesai, dan Irian Barat baru bergabung dengan Indonesia melalui proses diplomasi dan militer pada tahun 1962.
• Pembagian Utang Kolonial: Dalam KMB, Belanda menuntut agar Indonesia menanggung sebagian besar utang kolonial yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini menjadi salah satu poin yang sangat diperdebatkan, namun akhirnya Indonesia setuju untuk menanggung sebagian utang tersebut sebagai bagian dari kesepakatan damai.
• Hak Militer Belanda: Meskipun Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan penuh, Belanda masih mempertahankan hak untuk menempatkan pasukan militernya di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu setelah penyerahan kedaulatan. Hal ini kemudian menjadi sumber ketegangan dalam hubungan Indonesia-Belanda di tahun-tahun berikutnya.

Dampak Konferensi Meja Bundar : 

Konferensi Meja Bundar memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949 mengakhiri secara resmi kolonialisme Belanda di Indonesia dan menandai lahirnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara de jure. Ini adalah kemenangan besar bagi diplomasi Indonesia setelah bertahun-tahun berjuang di medan perang dan meja perundingan.

Namun, meski KMB membawa pengakuan kedaulatan, tantangan baru muncul setelahnya. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak berjalan mulus. Banyak daerah yang merasa bahwa konsep federalisme hanya merupakan upaya Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya melalui negara-negara bagian buatan mereka. Oleh karena itu, hanya dalam waktu satu tahun setelah KMB, pada 17 Agustus 1950, Indonesia secara resmi kembali menjadi negara kesatuan, mengakhiri era Republik Indonesia Serikat.

Selain itu, isu Irian Barat menjadi masalah besar dalam hubungan Indonesia-Belanda. Penundaan penyelesaian masalah ini membuat hubungan diplomatik antara kedua negara tegang selama lebih dari satu dekade, hingga akhirnya Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia melalui Perjanjian New York pada tahun 1962.

Dari sisi ekonomi, pembagian utang kolonial juga menjadi beban bagi Indonesia yang baru merdeka. Kesepakatan dalam KMB terkait utang ini dipandang sebagai salah satu konsesi besar yang harus diterima Indonesia demi mendapatkan pengakuan kedaulatan.